PEKANBARU - Single salary system Aparatur Sipil Negara (ASN) belum disalurkan. Ini dikarenakan persoalan administrasi yang belum disiapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Riau.

Ini disampaikan Sekretaris Daerah Pemerintahan Provinsi Riau, Ahmad Hijazi kepada wartawan, Kamis (23/8/2018). Ahmad Hijazi melanjutkan, karena itu ia meminta
semua OPD harus tertib administrasi dalam penyaluran single salary. Hal ini dimaksud agar kemudian hari OPD sebagai pengguna sekaligus penanggung jawab anggaran tidak bermasalah dalam pelaporan.

Tambahnya lagi, sudah berbulan-bulan pihaknya memberikan arahan agar menyelesaikan administrasi. Karena kalau dibiarkan dan administrasi tak diselesaikan, tapi pencairan dijalankan, urusannya lebih sulit. Dan pihak OPD yang menjadi kesulitan sebagai pengguna anggaran.

"Saya meminta agar OPD dan semua pihak harus memahami bahwa tanggung jawab belanja bukan sebatas membelanjakan anggaran. Namun harus ada pertanggungjawaban, pelaporan dan kinerjanya," tuturnya.

Sambungnya lagi, mungkin itu yang belum melekat di benak setiap penyelenggaraan negara. Bukan berarti anggaran itu setelah dibelanjakan dan disiapkan administrasi pertanggungjawaban persoalan selesai. Karena ada tahapan berikutnya seperti evaluasi, pemeriksaan, pelaporan dan penilaian.

"Dalam penilaian itu juga ada elektronik sistem akuntansi, akuntabilitas kinerja, Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), dan semua itu dibuktikan dengan data-data capaian progres," terangnya.

Dan yang paling menentukan, sambungnya, termasuk dari sisi kinerja angka statistik. "Mungkin teman-teman ini (ASN) tak sampai sana berpikirnya, setelah dapat anggaran ditunjuk menjadi KPA, PA, kerjakan, laksanakan dan dipertanggungjawabkan. Itu pun hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPK masih ada yang lalu dan macam-macam," tuturnya.

Seterusnya, kata Ahmad Hijazi, masih banyak yang dikerjakan, termasuk pertanggungjawaban dengan rakyat melalui DPRD Riau. Karena di DPRD ada pertanggungjawaban APBD, ada juga LKPJ. ezy